Cara menghitung PPh Pasal 21 sangat mudah. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: Hitunglah penghasilan bruto karyawan atau pegawai, yaitu jumlah gaji atau upah yang diterima sebelum dipotong PPh Pasal 21. Kurangkan penghasilan bruto dengan biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto atau maksimal Rp 500.000,-. Kewajiban Perpajakan Bendahara Dana BOS. Kewajiban #1: Mendaftarkan Diri Memperoleh NPWP. Kewajiban #2: Potong/Pungut Pajak. Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) Persewaan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Usaha Jasa Konstruksi. Hadiah Undian. Jika perusahaan pelayaran menyewakan kapal tanpa awak kepada pihak lain (bareboat charter), maka perusahaan pelayaran akan dipotong PPh Pasal 23 oleh penyewa dengan tarif 2% dari jumlah bruto. karena dianggap sebagai sewa aktiva selain tanah dan bangunan.. persewaan kapal selain bareboat charter dikenakan pph pasal 15, dan bersifat final. dasar Tarif PPh Pasal 22 atas hasil produksi migas; Tarif PPh Pasal 22 sebesar 0,25 persen atas pembelian bahan untuk industri; Tarif PPh 22 sebesar 0,5 persen atas impor komoditas; Tarif PPh 22 sebesar 1,5 persen atas ekspor komoditas tambang; Tarif PPh 22 sebesar 0,45 persen atas penjualan kendaraan bermotor; Tarif PPh 22 barang mewah PPh Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran, disediakan untuk dibayar, atau telah jatuh tempo pembayarannya, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. PPh Pasal 23 disetor Pemotong Pajak paling lambat tanggal sepuluh bulan penanggalan berikutnya setelah bulan saat terutang pajak. Tarif dari pajak penghasilan 23 dikenakan atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan. Di dalam PPh Pasal 23, terdapat dua jenis tarif yang diberlakukan, yaitu 15% dan 2% tergantung dari objek pajaknya. Berikut penjelasan dari masing-masing tarif. 1. Tarif 15%. Demikian contoh Soal PPh Orang Pribadi untuk Ujian Brevet Pajak. 1. Soal ujian berikut adalah sebuah soal kasus dimana Anda harus menganalisis kondisi Wajib Pajak bernama Gilbert dengan NPWP 24.877.115.3-299.000 (status menikah dengan kondisi penghasilan istri digabung). Kondisi yang dianalisis meliputi rincian sumber penghasilan, jenis Sama. Saya juga mengalami kasus seperti H36UN alami. Hati2 untuk ekualisasi PPN nya. Karena invoice atas nama PT A, maka faktur pajak adalah atas nama PT A. Kntr pjk biasanya mengekualisasi antara DPP PPN ama DPP PPh 23 yang ga sama. Padahal PT A tidak melakukan pemotongan PPh 23 dikarenakan urusannya langsung dr PT B ke PT C. PPh Pasal 21 final tersebut dipotong oleh pemberi kerja. Pada saat pengelola membayar uang pesangon kepada pegawai, tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21. Pengalihan Dilakukan Secara Bertahap. Jika pemberi kerja mengalihkan uang pesangon secara bertahap atau berkala kepada pengelola dana pesangon tenaga kerja, maka pegawai dianggap belum Bila merujuk ketentuan pajak yang berlaku, Pasal 25 ayat (6) Undang-Undang (UU) PPh memberikan wewenang kepada Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak untuk menetapkan perhitungan besarnya angsuran pajak untuk hal-hal tertentu, termasuk di dalamnya bila terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan wajib pajak. Terkait hal ini, Dirjen Pajak telah Berikut ini adalah tutorial cara membuat bukti potong pajak melalui aplikasi e-Bupot DJP Online PPh 23/26. Kamu telah berhasil melakukan login melalui situs resmi OnlinePajak atau link e-Bupot DJP Online. Pilih fitur e-Bupot PPh 23/26 dan klik button + Tambah. Lalu, pilih menu e-Bupot yang akan kamu buat, apakah e-Bupot PPh 23 atau e-Bupot PPh 26. Melalui PMK 69/2022, ada dua jenis pajak fintech yang diatur dalam beleid ini, yakni: 1. Bisnis Pinjaman Online Kena PPh 23 atau PPh 26. Sama seperti jasa lainnya, transaksi pinjaman online juga merupakan objek jasa kena pajak yang dikenakan PPh Pasal 23. Pasal 3 dalam beleid tersebut menegaskan bahwa: Berapakah PPh pasal 23 yang terutang untuk dua orang Tahunan dengan hasil disepakati dan diumumkan pemberian deviden kepada pemegang saham. Pemberitahuan di media masa tanggal 19 Maret 2010, Cum dividen tanggal 25 Maret 2010, Ex dividen tanggal 26 Maret 2010, Recording date tanggal 5 April 2010 sedangkan pembayaran dividen baru dilaksanakan Pemotongan Pajak Penghasilan oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3) Undang-­Undang Pajak Penghasilan, dilakukan pada akhir bulan: 1. dibayarkannya penghasilan; 2. disediakan untuk dibayarkannya penghasilan; atau. 3. jatuh temponya pembayaran penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi PPh Pasal 23 atas penghentian penyidikan tindak pidana. 501. Digunakan dalam kekurangan pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT PPh Pasal 23 atas penghentian penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang KUP. PPh Pasal 23 atas pengungkapan ketidakbenaran. spG96Ck.

pertanyaan untuk pph pasal 23